Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri




Terkait kerangka konsep yang dikeluarkan oleh Direktorat Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan, Kementerian Sosial, pengertian Desa Sejahtera Mandiri adalah Desa Sejahtera Mandiri atau Masyarakat Sejahtera Mandiri yakni desa yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing, lembaga sosial yang aktif, tingkat partisipasi, dan keswadayaan masyarakat tinggi dan masyarakat miskin terlibat aktif dalam rantai produksi.



Konsep Desa Sejahtera Mandiri mengandaikan adanya sebuah konstruksi pemikiran yang menempatkan "Desa" pada posisi subjek, organisasi sosial yang harus diberi kepercayaan penuh oleh "orang luar" untuk mengatur dirinya, dengan kekuatan dan modal yang ada pada dirinya. Konsep "Desa Sejahtera Mandiri” membutuhkan "cara pandang lain" tentang desa.



Desa perlu dipandang sebagai entitas sosial (kolektif) yang memiliki karakter sosiologis, ekonomis, kultural, dan ekologis yang khas (spesifik) jika dibandingkan misalnya dengan "kota". Cara pandang ini memandang bahwa desa merupakan tempat di mana kenyamanan, keharmonisan, kerukunan, kedamaian, dan ketenteraman, terjaga sehingga bukan harus bersifat stereotipe. Desa merupakan tempat di mana segala bentuk ketertinggalan berada. Cara pandang etik (orang luar) terhadap desa, dengan menempatkan kriteria kemajuan (sukses dan sejahtera) atas dasar nilai-nilai formal material, harus diuji dan disinkronkan dengan cara pandang emik (local view orang desa) yang memandang nilai-nilai material (materi) bukan segalanya.



Ciri-Ciri dan Sasaran Desa Sejahtera Mandiri



Secara umum Desa Sejahtera Mandiri dicirikan antara lain :



1. Kemampuan desa mengurus dirinya sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya.



2. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola pembangunan yang didukung oleh kemandirian dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan (desa bisa merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan pembangunan dan pengawas hasil pembangunan untuk kesejahteraan warga desanya).



3. Sistem pemerintahan desa menjunjung tinggi aspirasi dan partisipasi warga desa, termasuk warga miskin, perempuan, kaum muda, kaum difabel, penyandang masalah sosial, dan warga yang termarginalkan lainnya



4. Sumber daya pembangunan dikelola secara optimal transparan dan akuntabel untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kesejahteraan sosial seluruh warganya.



Adapun sasaran Desa Sejahtera Mandiri adalah membaiknya kinerja pembangunan di pedesaan, meningkatnya koordinasi antar-instansi terkait di semua level pemerintahan dalam pembangunan di pedesaan, meningkatnya keterlibatan aparat desa dan masyarakat dalam pembangunan di pedesaan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga melalui pengembangan usaha produktif di pedesaan, meningkatnya pengelolaan pembangunan desa secara terpadu berkelanjutan dan ramah lingkungan.



Beberapa Faktor Pembangunan Desa Sejahtera Mandiri



pembangunan suatu wilayah, termasuk desa terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu :



a. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan sektor-sektor potensial secara produktif, efisien, dan efektif.



b. Pembangunan infrastruktur dan sarana pembangunan secara merata ke seluruh bagian wilayah.



c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sebagai insan pembangunan.



d. Penataan dan pemanfaatan tata ruang pembangunan secara optimal.



Dalam menentukan strategi pembangunan suatu daerah maka harus disesuaikan dengan program-program yang akan dilaksanakan. Itulah sebabnya, strategi yang digunakan oleh satu daerah (atau desa) dengan daerah (atau desa) lainnya berbeda karena menyesuaikan program dan potensi yang ada. Menurut Blakely dikutip oleh Mudrajad Kuncoro dalam bukunya yang berjudul Otonomi dan Pembangunan Daerah, dalam memilih strategi pembangunan daerah harus memperhatikan tiga aspek yaitu penentuan tujuan dan kriteria, penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan, dan strategi penyusunan target strategis.



Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat dalam pembangunan untuk mewujudkan daerah yang mandiri. Terdapat sejumlah alternatif yang dapat ditempuh untuk mewujudkan Desa Sejahtera dan Mandiri sebagai manifestasi UU Nomor 6/2014 tentang Desa, yaitu :



a. Melaksanakan pemetaan potensi desa dan jaringan pasar yang dapat dikelola untuk menjadi sumber ekonomi desa dan ekonomi masyarakat.



b. Menerapkan metode pembinaan dan pembimbingan atau pendampingan langsung untuk melaksanakan percepatan pembangunan dalam aspek sosial budaya, penguatan kapasitas pemerintah desa dan penataan administrasi pemerintah desa.



c. Membangun sinergitas antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan daerah dan perencanaan nasional.



d. Membangun tata kelola desa menjadi organisasi modern yang berbasis kultural desa.



Sedangkan menurut Borni Kurniawan dalam Buku 5 Desa Mandiri, Desa Membangun terdapat empat strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan Desa Mandiri



a. Membangun kapasitas warga dan organisasi masyarakat sipil di desa yang kritis dan dinamis. Keduanya merupakan modal penting bagi desa untuk membangun kedaulatan dan titik awal terciptanya komunitas warga desa yang nantinya akan menjadi kekuatan penyeimbang atas munculnya kebijakan publik yang tidak responsif terhadap masyarakat.



b. Memperkuat kapasitas pemerintahan dan interaksi dinamis antara organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Menguatnya kapasitas pemerintah desa tentu tidak hanya tercermin pada kemampuan teknokratis aparatur desa dalam membuat perencanaan program atau kegiatan pembangunan. Tetapi, tercermin pula pada peran Badan Permufakatan Desa (BPD) yang membangun proses perumusan dan pengambilan kebijakan dinamis. Keterpaduan interaksi yang dinamis antara organisasi warga desa dengan pemerintah desa juga tercermin dalam berbagai inisiatif lokal lainnya.



c. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Menuju sebuah desa mandiri dan berdaulat membutuhkan sistem perencanaan yang terarah ditopang partisipasi warga yang baik. Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa lahir, desa telah mengenal sistem perencanaan pembangunan partisipatif di mana acuan atau landasan hukumnya waktu itu adalah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kewajiban desa membuat perencanaan pembangunan dipertegas melalui PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa sebagai regulasi teknis turunan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut.



d. Membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Saat ini banyak sekali tumbuh inisiatif desa membangun keberdayaan ekonomi local.











Langkah dan Strategi Mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera



Keberhasilan di bidang ekonomi tidak lepas dari kemampuan desa membangun perencanaan yang konsisten, partisipatif, dan disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDesa atau Rencana Kerja Pemeritah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Keberhasilan pembangunannya dapat dilihat dari pertumbuhan di setiap sektornya. Untuk melihat seberapa berhasil sebuah pembangunan maka perlu tolok ukur dari indikator yang telah ditetapkan. Kemandirian suatu desa tidak terlepas dari tingkat kesejahteraan masyarakatnya.



Seperti dalam penentuan kesejahteraan keluarga, BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) menggunakan 23 indikator, yaitu dilihat dari tingkat religisitas, kemandirian, perekonomian, kondisi rumah, dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dan lain sebagainya. Lebih lengkapnya, dapat dikatakan Desa Sejahtera Mandiri apabila memilki tiga indeks di dalamnya yaitu indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Setiap indeks memiliki dimensi dan indikatornya masing-masing.



Mewujudkan Desa Sejahtera perlu langkah-langkah strategis yang terencana, terarah, dan terukur, sehingga memudahkan monitoring perkembangan dan kemajuannya. Strategi untuk mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri diawali dengan terbitnya UU Desa, yang memiliki paradigma baru dengan konsep desa membangun. Konsep desa membangun berarti kekuatan untuk membangun desa bersumber pada kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.



Berbeda dengan konsep membangun desa berdasarkan pengalaman sebelumnya bahwa membangun desa dilakukan dengan menggunakan kekuatan-kekuatan supra desa. Pengaturan tentang desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 harus menjadi pemahaman semua kalangan, baik pemerintah desa, masyarakat, termasuk supra desa itu sendiri. UU Desa memiliki tujuan



1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.



3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.



4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.



5. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab.



6. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum.



7. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.



8. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.



9. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan